Produk Layanan

Permenpan No 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

1.   Syarat Administrasi :

Fotokopi KTP Pemohon

Fotokopi surat penetapan

Fotokopi surat keterangan domisili usaha

Profil usaha

2.   Syarat Teknis :

Denah ruang penanganan produk

Informasi produk

Daftar pemasok dan pelanggan

3.    Bagan alur produksi

Nomor registrasi PSAT-PDUK

diatur dalam SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan nomor 242/2022 tentang Penunjukan Tim KoordinasiPengelolaan Pengaduandan Petugas Administrasi Pengelolaan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sitem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N) di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

• 1.     Ruang kerja;

  2.    ATK;

  3.    Rapid Test PSAT

  4.    Kompurter;

   
•          5.   Printer.
  

SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai uji PSAT;

Supervisi atasan langsung

Pengaduan ditindaklanjuti maksimal 1 hari sejak penyampaian pengaduan

1. Dokumen asli dikebalikan ke pemohon
2. Back up data soft copy dan hard copy ada tepat yang aman untuk menghindari penyalahgunaan
3. Data pemohon dijamin kerahasiannya
   

Monitoring dan evaluasi seara berkala

1.      Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2.      Undang - Undang Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

3.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

4.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak (BBM);

5.      Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

6.      Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

7.    Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian.

1. Surat Permohonan Ketua Kelompok/Perorangan Pengelola Huller

2. Fotocopy KTP

3. NPWP/NPWD

4. SIUP Mikro/Surat Keterangan Usaha dari Desa

5. Tanda Daftar Perusahaan

6. Struk Pembayaran Pajak NPWP

7. IMB (Huller)

Surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Solar bersubsidi untuk traktor, mesin huller, pompa air, mesin rontok dan mesin panen

-

1.   Peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.   Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program kerja

3.   Alat Tulis Kantor (ATK);

4.   Komputer;

5.  Printer; 

1.   Memahami peraturan perundangan yang terkait;

2.   Memahami sasaran dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan;

3.   Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Perangkat Daerah;

5.  Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara keseluruhan.

Penugasan Kepala Bidang sebagai pengawas

Penyelesaian 2 hari

-

Laporan Bulanan 

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Lembaga Masyarakat

a.Kelompok tani memiliki kepengurusan yang lengkap dan aktif

b. Telah dikukuhkan sekurangnya 2 tahun

c. Sudah terdaftar di aplikasi simluhtan

d. Fotocopy KTP Pengurus dan daftar anggota

e. BA pembentukan kelompok/Surat Pengukuhan kelompok

f. Surat pernyataan tidak konflik kepengurusan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 

Disediakan kotak pengaduan

Komputer, Data Simluh

D3

Penugasan Kepala Bidang sebagai pengawas

Penyelesaian 2 hari

-

Laporan Bulanan