Detail Produk Layanan

1.      Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2.      Undang - Undang Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

3.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

4.      Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak (BBM);

5.      Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

6.      Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;

7.    Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian.

1. Surat Permohonan Ketua Kelompok/Perorangan Pengelola Huller

2. Fotocopy KTP

3. NPWP/NPWD

4. SIUP Mikro/Surat Keterangan Usaha dari Desa

5. Tanda Daftar Perusahaan

6. Struk Pembayaran Pajak NPWP

7. IMB (Huller)

Surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Solar bersubsidi untuk traktor, mesin huller, pompa air, mesin rontok dan mesin panen

-

1.   Peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.   Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program kerja

3.   Alat Tulis Kantor (ATK);

4.   Komputer;

5.  Printer; 

1.   Memahami peraturan perundangan yang terkait;

2.   Memahami sasaran dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan;

3.   Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Perangkat Daerah;

5.  Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara keseluruhan.

Penugasan Kepala Bidang sebagai pengawas

Penyelesaian 2 hari

-

Laporan Bulanan