Detail Berita

Home Detail Berita

Sosialisasi dan Pembahasan Penyusunan Draft Naskah Akademis LP2B Kab. Sumedang


2020-11-23

Admin

 

Pada Pasal (5) Ayat 1 UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan, bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengen-dalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan serta kawasannya secara berkelanjutan.

Setiap tahunnya kawasan lahan pertanian di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan, dikarenakan berbagai kebutuhan. Sehingga sangat berdampak pada penurunan luas lahan pertanian. Pada tahun 2016 luas lahan (132.394 Ha), 2017 luas lahan (113.639 Ha), pada tahun 2018 luas lahan (68.53 Ha), dari angka tersebut, terjadi penurunan yang begitu segnifikan jumlahnya, oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk melindungi lahan pertanian.

Hasil penelitian (Sri Rahayu, Zaenab 2020) menjabarkan bahwa dalam pelaksanaan Pasal 1 Ayat 5 UU 41/2009 dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, cukup baik, meskipun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dalam menekan laju penurunan luas lahan akibat praktik konversi lahan. Faktor penghabat yaitu, masih banyaknya kepemiilikan lahan yang berubah-ubah sehingga pendataan by name by adrees menjadi terhalang, sedangkan faktor pendukung yaitu tingginya komitmen antara pemerintah dan petani terhadap program perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu; perumusan, pembentukan, pendekatan, serta implementasi. Berdasarkan tahapan tersebut maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang  melaksanakan Sosialisasi dan Pembahasan Penyusunan Draft Naskah Akademis LP2B Kab. Sumedang yang dilaksanakan Pada 24 Nopember 2020 yang dihadiri oleh 26 UPTD dengan Narasumber Sekda Kab. Sumedang Drs. H. Herman Suryatman dan Kepala BAPPPPEDA Hj.Tuti Ruswati, S.Sos.,M.Si Pada Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian TA.2020 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan perlindungan LP2B di Kabupaten Sumedang pada masa yang akan dating.